Berikut Yang Tidak Termasuk Komponen Dana Perimbangan Dalam Apbd Yaitu

Fatih.co.id

Berikut Yang Tidak Termasuk Komponen Dana Perimbangan Dalam Apbd Yaitu
Berikut Yang Tidak Termasuk Komponen Dana Perimbangan Dalam Apbd Yaitu

1)Apa saja yang termasuk dana perimbangan?2)Jelaskan pengaruh penyusunan APBD!

Daftar Isi

1. 1)Apa saja yang termasuk dana perimbangan?2)Jelaskan pengaruh penyusunan APBD!

1. Dana Perimbangan adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri dari :

Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapat APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nas
ional.

2. Pengaruh APBD terhadap perekonomian

Jika APBD dirancang sesuai dengan keadaan daerah yang bersangkutan dan dilaksanakan dengan transparansi oleh aparatur pemerintah dalam pengawasan DPRD, maka akan sangat membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, memungkinkan daerah tersebut untuk mengadakan investasi baru, dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat secara berkesinambungan.

Pembahasan

Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Sumber-Sumber Penerimaan Negara

sumber penerimaan atau pendapatan negara adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Perpajakan

penerimaan perpajakan terdiri dari:

Pendapatan Pajak Dalam Negeri, semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk, dan pendapatan bea keluar.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu semua penerimaan Pemerintahan Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) , PNBP lainnya.

3. Penerimaan Hibah, yaitu penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sumber-Sumber Pengeluaran Negara :

1. Belanja Pemerintah Pusat, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

2. Transfer ke Daerah, meliputi :

Dana PerimbanganDana Otonomi Khusus, yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.Dana Penyesuaian, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundangan.

Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemrintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tujuan APBD

Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah.

Fungsi APBD

Fungsi Otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi Perencanaan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.Fungsi Pengawasan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerinatahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Fungsi Alokasi, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.Fungsi Distribusi, artinya kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pelajari Lebih Lanjut

agar lebih memahami bab ini, yuk pelajari juga :

mekanisme penyusunan APBN – https://brainly.co.id/tugas/14786208pengaruh APBN terhadap perekonomian – https://brainly.co.id/tugas/1425646sumber pendapatan daerah – https://brainly.co.id/tugas/4496799

————————————————————————————————

Detil Jawaban

Kelas : 11

Mapel : Ekonomi

Bab : 6. APBN dan APBD dalam Pembangunan Ekonomi

Kode : 11.12.6

Kata Kunci : dana perimbangan, pengaruh APBD, sumber pengeluaran negara

2. Dana perimbangan dalam APBD yang diperoleh dari APBN adalah

Jawaban:

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

3. Dana perimbangan dalam APBD yg di peroleh dari APBN adalah..

Jawaban:

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

4. Yang termasuk dana perimbangan adalah ….

Jawaban:

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

5. Sebut dan jelaskan yang termasuk dana perimbangan!

Sebut dan jelaskan yang termasuk dana perimbangan adalah sebuah dana yang dimana bersumber dari sebuah pendapatan APBN yang dimana kemudian dialokasikan kepada kepala daerah otonom untuk melakukan pendanaan terhadap kebutuhan daerah di dalam sebuah tujuan untuk melaksanakan desentralisasi. Kemudian jumlah dari dana perimbangan itu sendiri kemudian ditetapkan setiap tahunnya berdasrakan sebuah anggaran yang dimana terdapat di dalam APBN.

Pembahasan  

Dana Perimbangan terdiri atas :

Dana Bagi Hasil

 a. DBH Pajak:

    i.   Pajak Bumi dan Bangunan

    ii.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

    iii. Pajak Penghasilan:

         i.  Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

         ii. Pajak Penghasilan Pasal 21

 b. DBH Sumber Daya Alam:

    i.  Kehutanan:

        * Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

        * Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

        * Dana Reboisasi (DR)

    ii. Pertambangan Umum:

        * Iuran Tetap (Land-rent)

        * Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty)

    iii. Perikanan:

        * Pungutan Pengusahaan Perikanan

        * Pungutan Hasil Perikanan

    iv. Pertambangan Minyak Bumi

        * Setoran Bagian Pemerintah; atau

        * Iuran Tetap dan Iuran Produksi

    v.  Pertambangan Gas Bumi

    vi. Pertambangan Panas Bumi

Dana Alokasi UmumDana Alokasi Khusus

 

Pelajari lebih lanjut  

1. Materi tentang APBD ditetapkan oleh https://brainly.co.id/tugas/8902297

2. Materi tentang APBD disahkan melalui https://brainly.co.id/tugas/8635097

3. Materi tentang tujuan APBD https://brainly.co.id/tugas/6318685

—————————–

 

Detil jawaban  

Kelas: 9

Mapel: PPKn

Bab: Bab 2 – Otonomi Daerah

Kode: 9.9.2

Kata Kunci: Dana Perimbangan, APBN

6. Yang termasuk dana perimbangan adalah?

Jawaban:

Dana yang bersumber dari APBN

Penjelasan:

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

7. Apa saja termasuk dana perimbangan

Penjelasan:

1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus

8. salah satu komponen yang termasuk pos penerimaan dalam APBD adalah?

retribusi tempat wisata, dan pendapatan dari BUMD

9. apa saja yang termasuk dana perimbangan​

Dana Perimbangan tersebut meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten

10. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBD Kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus Bagaimanakah ketentuan alokasi dana berdasarkan amanat undang-undang​

Penjelasan:

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

11. apa saja yang termasuk dana perimbangan…???

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

semoga membantu
follow ya

12. berikut yang bukan merupakan dana perimbangan adalah

pajak kendaraan bermotor
maaf kalo salah Jawaban

Pajak sosial dan pajak kendaraan

Maaf kalo salah

13. Berikut ini adalah sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah1) PAD2) DAU3) Retribusi4) DAK5) Dana Bagi Hasil. Dari sumber penerimaan APBD di atas, yang termasuk Dana Perimbangan adalah butir

Jawaban:

1. satu basar awad

Penjelasan:

maaf kalau jawaban salah

14. Dana perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Hal yang termasuk dalam dana perimbangan adalah….

Jawabannya:

Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus

penjelasannya :

Sumber-sumber pendapatan daerah

pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, sumber lain PAD yang sah seperti pendapatan bunga, jasa giro, komisi dan potongan.Dana Perimbangan yang diperoleh dari : dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus Lain-lain terdiri dari : hibah dan dana darurat.

15. Yang termasuk dana perimbangan adalah…..

dana bagi hasil,dana sumber daya alam

16. Sebutkan yang termasuk dana perimbangan!

Jawaban:

Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapat APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

#SmogaMembantu

AL^_^

Penjelasan:

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN

17. sebutkan apa sajakah yang termasuk dana perimbangan

Dana yang termasuk ke dalam dana perimbangan adalah

Dana Bagi Hasil

Merupakan sebuah bentuk dari dana yang dimana akan berasal dari APBN yang telah dilakukan pengalokasian kepada sebuah daerah yang didasari dari sebuah persentase guna untuk melakukan pendanaan terhadp kebutuhan daerah dari dalam sebuah rangka pelaksanaan desentraslisasi itu sendiri.

Dana Alokasi Umum

Merupakan sebuah bentuk penadaan yang dimana dilakukan pengalokasian oleh pemerintah pusat kepada berbagai macam daerah otonom yang dimana berada di Indonesia dalam kurun waktu interval tertentu sebagai sebuah bentuk dari dana untuk melakukan pembangunan.

Dana Alokasi Khusus

Merupakan sebuah bentuk pendanaan yang dimana berada pada APBN yang pengalokasian sendiri termasuk ke dalam sebuah APBN yang telah dilakuka penyesuaian dengan program prioritas nasional.

Pelajari lebih lanjut

1. Materi tentang  dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari https://brainly.co.id/tugas/13776260

—————————–

 

Detil jawaban

Kelas:  11

Mapel:  Ekonomi

Bab:  Bab 6 – APBN dan APBD dalam Pembangunan Ekonomi

Kode:  11.12.6

Kata Kunci:  Dana, Perimbangan, Alokasi

18. dana yang diberikan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah antara lain….A. ApbnB. ApbdC Dana CadanganD Dana Perimbangan aku sih DTapi gatau deh

A. APBN karena pemerintah pusat A.APBN

Karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara berasal dari Pemerintahan pusat yang juga akan diberikan ke setiap daerah

19. berikut yang tidak termasuk komponen utama APBD yairu

Pajak Ekspor

Karena pajak ekspor termasuk penerimaan dalam non pajak

20. sebutkan dan jelaskan 3 bentuk dana perimbangan sebagai sumber pendapatan daerah dalam APBd​

Jawaban:

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.[1]

Daftar isi

1 Klasifikasi

2 Dana Bagi Hasil

2.1 DBH Pajak

2.1.1 DBH PBB

2.1.2 DBH BPHTB

2.1.3 DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21

2.1.4 Penetapan Alokasi DBH Pajak

2.1.5 Penyaluran DBH Pajak

2.2 DBH Sumber Daya Alam

2.2.1 DBH Sumber Daya
Alam Kehutanan

2.2.2 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Umum

2.2.3 DBH Sumber Daya Alam Perikanan

2.2.4 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi

2.2.4.1 Dari Wilayah Kabupaten/Kota

2.2.4.2 Dari Wilayah Provinsi

2.2.5 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi

2.2.6 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi

2.2.7 Penetapan Alokasi DBH Sumber Daya Alam

2.2.8 Penghitungan Realisasi Produksi DBH SDA

2.2.9 Penyaluran DBH Sumber Daya Alam

2.3 Pemantauan dan Evaluasi

3 Dana Alokasi Umum

3.1 Umum

3.2 Mekanisme Pengalokasian

3.2.1 Formula dan Penghitungan Alokasi DAU

3.3 DAU untuk daerah otonom baru

3.4 DAU Tambahan

3.5 Penetapan Alokasi

3.6 Penyaluran

4 Dana Alokasi Khusus

4.1 Mekanisme Pengalokasian DAK

4.2 Penghitungan DAK

4.3 Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK

4.4 Penganggaran di Daerah

4.5 Penyaluran DAK

4.6 Pelaporan

4.7 Pemantauan dan Evaluasi

5 Referensi

6 Pranala luar

Klasifikasi

Dana Perimbangan terdiri atas:

Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri dari:

 a. DBH Pajak:

    i.   Pajak Bumi dan Bangunan

    ii.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

    iii. Pajak Penghasilan:

         i.  Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

         ii. Pajak Penghasilan Pasal 21

 b. DBH Sumber Daya Alam:

    i.  Kehutanan:

        * Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

        * Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

        * Dana Reboisasi (DR)

    ii. Pertambangan Umum:

        * Iuran Tetap (Land-rent)

        * Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty)

    iii. Perikanan:

        * Pungutan Pengusahaan Perikanan

        * Pungutan Hasil Perikanan

    iv. Pertambangan Minyak Bumi

        * Setoran Bagian Pemerintah; atau

        * Iuran Tetap dan Iuran Produksi

    v.  Pertambangan Gas Bumi

    vi. Pertambangan Panas Bumi

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Dana Bagi Hasil

Artikel utama: Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

DBH Pajak

DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Yang dimaksud dengan PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).

DBH PBB

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah (Pusat) dan 90% untuk daerah. DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

16,2% untuk provinsi yang bersangkutan;

64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan

9% untuk biaya pemungutan.

Bagian Pemerintah sebesar 10% dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota dibagi dengan rincian sebagai berikut:

6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan

3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

DBH BPHTB

Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan

64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21

Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:

8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan

12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, yang dirinci lagi sebagai berikut:

8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan

3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Penetapan Alokasi DBH Pajak

Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Video Terkait

Bagikan: