Dasar Hukum Perlindungan Dan Penegakan Hukum

Fatih.co.id

Dasar Hukum Perlindungan Dan Penegakan Hukum

hakikat Perlindungan hukum dan penegakan hukum?unsur-unsur perlindungan hukum?Dasar hukum perlindungun dan penegakan hukum​?

1. hakikat Perlindungan hukum dan penegakan hukum?unsur-unsur perlindungan hukum?Dasar hukum perlindungun dan penegakan hukum​?

Jawaban:

1) Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.

   Jaminan kepastian hukum.

    Berkaitan dengan hak-hak warga negara.

    Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

3) Dasar Hukum UUD 1945

pasal 24 ayat 1 “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”

pasal 27 ayat 1 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dana pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”

pasal 28D ayat 1 : “setiap org berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukm yg sama.

pasal 28 ayat 5 : “untuk menegakan dan melindungi Hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yg demokratis, maka pelaksanaan Hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalm peraturan perundang undangan”


Maaf kalo salah kak.

2. dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum

dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum adalah undang-undang dan Pancasila
dasar hukum perlindungan dan penegakkan hukum dalam negara indonesia adalah Undang Undang dan pancasila karena kedua dasar hukum tersebut merupakan dasar hukum yg tertinggi di indonesia

semoga membantu

3. dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum​

Jawaban:

undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945pancasila

4. dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum

Dasar hukum perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia adalah

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pembahasan

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 mengatur tentang hak asasi manusia ditetapkan pada tanggal 13 November 1998. Ketetapan ini terdiri dari pembukaan, 10 bab, 44 pasal. Hak asasi manusia yang tercantum dalam ketetapan tersebut adalah:

Hak untuk hidup Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak keadilan Hak kemerdekaan Hak atas kebebasan informasi Hak keamanan Hak kesejahteraan Kewajiban Perlindungan dan pemajuan

DPR menetapkan Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, yang terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Jaminan HAM tersebut meliputi:

Pasal 9: Hak untuk hidup. Pasal 10: Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Pasal 11-16: Hak mengembangkan diri Pasal 17-19: Hak memperoleh keadilan. Pasal 20-27: Hak atas kebebasan pribadi Pasal 28-35: Hak atas rasa aman Pasal 36-42: Hak atas kesejahteraan. Pasal 43-44: Hak turut serta dalam pemerintahan. Pasal 45-51: Hak wanita Pasal 52-60: Hak anak Pasal 69 ayat (2) untuk menegakkan HAM, yang menyatakan : “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung  jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukkannya”.

———————————–

Detil Jawaban

Kelas: VIII

Pelajaran: PPKn

Bab: Kita Semua Sederajat dan Bersaudara (Bab 5)

Kode: 8.9.5

Kata kunci: dasar hukum HAM, dasar hukum perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia

5.    Apa saja dasar hukum dari perlindungan dan penegakan hukum?​

Jawaban:

Berikut ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum : … Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

6. Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum​

Jawaban:

pasal 27 ayat 1pasal 28 D ayat 1pasal 28 ayat 5pasal 30 ayat 4

7. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum antara lain. . . .

Penjelasan:

Dasar Hukum UUD 1945

pasal 24 ayat 1 “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”

pasal 27 ayat 1 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dana pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”

pasal 28D ayat 1 : “setiap org berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukm yg sama.

pasal 28 ayat 5 : “untuk menegakan dan melindungi Hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yg demokratis, maka pelaksanaan Hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalm peraturan perundang undangan”

pasal 30 ayat 4 ” kepolisian negara RI sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, malayani masyarakat, serta menegakan hukum”

Semogamembantu^_^

8. dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum

UUD Pasal 27 ayat 1
pasal 28D ayat 1

9. Tuliskan apa saja dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum !

Jawaban:

lok taoh

Penjelasan:

lok taoh lok taoh lok taoh

10. Pengertian dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum

Jawaban:

Dasar Hukum UUD 1945

pasal 24 ayat 1 “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”

pasal 27 ayat 1 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dana pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”

pasal 28D ayat 1 : “setiap org berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukm yg sama.

pasal 28 ayat 5 : “untuk menegakan dan melindungi Hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yg demokratis, maka pelaksanaan Hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalm peraturan perundang undangan”

pasal 30 ayat 4 ” kepolisian negara RI sbg alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, malayani masyarakat, serta menegakan hukum”

Penjelasan:

semoga membantu ❤️

janganlupafollow

11. apa saja dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum

Pasal 27 ayat 1
Pasal 28 D ayat 1
Pasal 28 ayat 5
Pasal 30 ayat 4
#maaf kalo salah
#tolong dijadikan jawaban terbaik

12. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum

Jawaban:

Berikut ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum : … Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Penjelasan:

semoga bener✌✌✌‍♀️‍♀️

13. dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum​

Jawaban:

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melakukan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali. … Hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Penjelasan:

Semoga membantu

14. 10 Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum​

Jawaban:

Apa saja dasar hukum dari perlindungan dan penegakan hukum?

Berik
ut ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum : Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Penjelasan:

maap klo salah v:

15. Apa dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum?

Penjelasan:

pasal 24 ayat 1 “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”

pasal 27 ayat 1 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dana pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”

pasal 28D ayat 1 : “setiap org berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukm yg sama.

pasal 28 ayat 5 : “untuk menegakan dan melindungi Hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yg demokratis, maka pelaksanaan Hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalm peraturan perundang undangan”

semoga membantu:)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Maaf kalo salah 🙂

16. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum.

Jawaban:

Dasar Hukum UUD 1945

pasal 24 ayat 1 “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”

pasal 27 ayat 1 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dana pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”  

pasal 28D ayat 1 : “setiap org berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukm yg sama.

pasal 28 ayat 5 : “untuk menegakan dan melindungi Hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yg demokratis, maka pelaksanaan Hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalm peraturan perundang undangan”

pasal 30 ayat 4 ” kepolisian negara RI sbg alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, malayani masyarakat, serta menegakan hukum”

Penjelasan:semoga di pilih jawaban paling cerdas (:

17. sebutkan dasar hukum (undang-undang) perlindungan dan penegakan hukum, minimal 10 dasar hukum undang-undang perihal perlindungan & penegakan hukum

Jawaban:

10 hukum semoga bermanfaat

Jawaban:

Coba kalian bayangkan, apa jadinya jika di dalam keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, dan di negara tidak ada hukum atau undang-undang? Apa ya yang akan terjadi? Kekacauan di semua lini kehidupan bermasyarakat maupun bernegara?

Apapun itu, penegakan hukum tak dimungkiri menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Ini berlaku pula di Indonesia.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Disamping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara, hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian.

Tegaknya supremasi hukum, dengan tegaknya supremasi hukum maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia.

Tegaknya keadilan, hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subyek hukum. Selama subyek hukum berhak maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut.

Mewujudkan perdamaian, dengan tegaknya hukum maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan tewujud. Dengan demikian perdamaian akan terwujud.

Peran Lembaga Penegak Hukum

Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Bahkan, hal tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan RI, Advokat, Hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepolisian RI (Polri)

Sesuai dengan UU No.2 tahun 2002 pasal 13 Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kejaksaan RI

Peran kejaksaan RI diatur diatur dalam UU No.16 tahun 2004 pasal 30 yaitu untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuataan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Advokat

Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subyek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya.

Hakim

Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam siding sesuai ketentuan perundang-undangan.

(Baca juga: Bela Negara: Makna, Unsur dan Landasan Hukum)

KPK

Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Dinamika Pelanggaran Hukum

Dinamika pelanggaran hukum meliputi tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Ada beberapa contoh perilaku pelanggaran hukum yaitu :

Melanggar tata tertib sekolah

Pelanggaran yang dilakukan dapat berupa bolos, absen, tawuran, maupun datang terlambat. Pelanggaran tersebut biasanya akan diikuti sanksi berupa hukuman langsung oleh guru atau mendapatkan peringatan dari guru BK.

Melanggar Tata Tertib Berlalu Lintas

Dalam berlalu lintas, pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memakai helm dan melanggar rambu lalu lintas, padahal peraturan tersebut dibuat untuk keselamatan di jalan raya.
Sanksi yang biasa diterima pelanggar adalah berupa penilangan dari pihak kepolisian hingga dipenjarakan.

Melanggar Hukum Pidana

Pelanggaran yang dilakukan seperti mencuri, membunuh, dan mengedarkan narkoba. Dimana, sanksi yang akan diterima pelanggar hukum pidana adalah hukuman sesuai perundangan yang berlaku seperti dipenjarakan.

18. apa saja dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di indonesia

Jawaban:

pasal 28 ayat (1) UUD 1945 berbunyi

“Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindunga,dan kepastian hukum yang adil serta pengkuan yang sama dihadapan”.

19. dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum​

Jawaban:

Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945

Penjelasan:

UUD 1945 merupakan suatu landasan hukum yang dimana UUD ini bertujuan membuat kedaulatan/kemakmuran Rakyat dapat terjaga

20. mengenai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum​

Jawaban:

harus pandai y klo jawab orang nya

Video Terkait

Bagikan: