Pasal 18 B Ayat 2

Fatih.co.id

Pasal 18 B Ayat 2
Pasal 18 B Ayat 2

Pasal 1 ayat (1),pasal 18 ayat (1),pasal 18 B ayat (2),pasal 25A dan pasal 37 ayat (5)

Daftar Isi

1. Pasal 1 ayat (1),pasal 18 ayat (1),pasal 18 B ayat (2),pasal 25A dan pasal 37 ayat (5)

Jawaban:

pasal 1 ayat (1) berbunyi

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

pasal 18 ayat (1) berbunyi

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang “

pasal 18 B ayat (2) berbunyi

” Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

pasal 25 A ayat (5) berbunyi

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

pasal 37 ayat (5) berbunyi

“Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

2. Pasal 18 A ayat 1 dan 2 pasal 18 B ayat 1 dan 2

>Pasal 18A UUD 1945 berisi :(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhati-kan kekhususan dan keragaman daerah.(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.> Pasal 18B UUD 1945 berisi :(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

3. Apa Makna dan maksud dari pasal 18 A ayat 1 dan 2 dan juga pasal 18 B ayat 1 dan 2?​

Jawaban:

makna dari pasal 18 A ayat 1 adalah

yang mengatur bahwa hubungan wewenang atara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus memperhatikan kehususan dan keragaman daerah.

makna dari pasal 18 B ayat 1 dan 2 adalah

negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus (istimewa) yg di atur dgn undang -undang.

Penjelasan:

semoga bermanfaat 🙂

4. Pasal 18 b ayat 1 & 2

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusu atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang1) NKRI dibagi atas daerah2 provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,yg tiap2 provinsi,kabupaten,dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,yg diatur dgn UU
2) Pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

5. 18. Perhatikan pasal-pasal berikut ini!1) Pasal 1 Ayat (1)2) Pasal 1 Ayat (2)3) Pasal 18 Ayat (1)4) Pasal 18 Ayat (2)Negara Kesatuan Republik Indonesiayang diatur dalam pasal-pasal UUD1945 terdapat pada nomor ….a. 1) dan 2)b. 1) dan 3)c. 2) dan 3)d. 3) dan 4)​

Jawaban:

A

Penjelasan:

pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang bentuk negara

6. Tindakan yang menghambat tugas wartawan diatur dalam……. UU No. 40 tahun 1999 a. Pasal 18 ayat 2 b. Pasal 18 ayat 1 c. Pasal 17 ayat 1 d. Pasal 17 ayat 2 e. Pasal 28 ayat 2

UU No.40 Pasal 18 Ayat 1

7. ketentuan bahwa anggota dprd dipilih melalui pemilu adalah…A. pasal 18 ayat 2B. pasal 18 ayat 3C. pasal 18A ayat 1D. pasal 18B ayat 2

B pasal 18 ayat 3
semoga membantu

8. 14. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan merupakan bunyi UUD NRI Tahun 1945 …. A. Pasal 17 ayat (1) B. Pasal 17 ayat (2) C. Pasal 17 ayat (3) D. pasal 18 ayat (1) E. pasal 18 ayat (2)

Jawaban:

pasal 18 ayat 2

semoga dapat membantu kalian

9. Perhatikan Pasal-Pasal berikut ini! 1) Pasal 1 ayat ( 1 ) 2) Pasal 1 ayat ( 2 ) 3) Pasal 18 ayat ( 1 ) 4) Pasal 18 ayat 18 ( 2 ) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 terdapat pada nomor … A. 1) dan 2) B. 1) dan 3) C. 2) dan 3) D. 3) dan 4)

menurut saya jawabannya B.1) dan 3) karena kalau pasal 1 ayat 1 berisi tentang pembukaan UUD 1945

10. Bunyi Pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, 2, dan 3, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, pasal 6 A ayat 1, pasal 6 A ayat 4, pasal 11 ayat 2, pasal 18 ayat 3 dan 4, pasal 19 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 21, pasal 22 C ayat 1, pasal 22 E ayat 1, 2, dan 4, pasal 23 ayat 2, pasal 24 B ayat 3, pasal 31 ayat 1.

PASAL 1: (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. ***) PASAL 2: (1) majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ****) (2) majelis permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) segala putusan majelis permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. PASAL 3: (1) majelis permusyawaratan rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. ***) PASAL 4: (1) presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. PASAL 6A: (1) presiden dan wakil presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***) (4) dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. ****) PASAL 11: (2) presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. ***) PASAL 18: (3) pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **) (4) gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **) PASAL 19: (1) anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **) PASAL 20: (1) dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *) (2) setiap rancangan undang-undang dibahas oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *) PASAL 21: anggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. *) PASAL 22C: (1) anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***) PASAL 22E: (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***) (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, peesiden, dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah. ***) (4) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan. ***) PASAL 23: (2) rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dewan perwakilan rakyat dengan meperhatikan dewan perwakilan daerah. ***) PASAL 24B: (3) anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. ***) PASAL 31: (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. ****)

11. Pasal dan ayat yang menyatakan bahwa otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, yaitu? A. Pasal 18 ayat 1 B. Pasal 3 ayat 2 C. pasal 18 ayat 5 D. Pasal 18 ayat 3 E. Pasal 3 ayat 5

Pasal dan ayat yang menyatakan bahwa otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, yaitu?
A. Pasal 18 ayat 1
B. Pasal 3 ayat 2
C. pasal 18 ayat 5
D. Pasal 18 ayat 3
E. Pasal 3 ayat 5

jawabannya : C Pasal 18 ayat 5

12. Dasar hukum bentuk nkri tidak dapat diubah adalah…. uud tahun 1945 a. pasal 18 ayat (1) b. pasal 25 a c. pasal 37 ayat (5) d. pasal 1 ayat (1) e. pasal 18 b ayat (2)

Jawaban:

C. Pasal 37 ayat (5)

Penjelasan:

Dasar bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah tercantum pada pasal 37 ayat (5).

—————————————–

✘ Pasal 37:

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan

13. pemerintah daerah yang dibentuk di wilayah provinsi, kabupaten, Dan kota dipilih secara demokrasi. Hal ini terdapat dalam uud 1945 yaitu a. pasal 18 ayat 1 b. pasal 18 ayat 2 c.pasal 18 ayat 3 d. pasal 18 ayat 4

A. pasal 18 ayat 1
semoga membantu

Mungkin maksudnya “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis” hal tsb tercantum dalam pasal 18 ayat 4

14. bunyi Pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, 2, dan 3, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, pasal 6 A ayat 1, pasal 6 A ayat 4, pasal 11 ayat 2, pasal 18 ayat 3 dan 4, pasal 19 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 21, pasal 22 C ayat 1, pasal 22 E ayat 1, 2, dan 4, pasal 23 ayat 2, pasal 24 B ayat 3, pasal 31 ayat 1.

pasal 1ayat2: istilah demokrasi yaitu pemerintah dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat sdh dipraktikkan di indonesia sebagaimana ditegaskan dlm UUD 1945 pasal 1ayat. bunyi pasal 2aya1t:menyatakan bahwa warga secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan secara perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa , dan bernegara. pasal 2ayat2:menyatakan bahwa penyampaian pendapat dimuka umum dilaksanakan sesuai.ketentuan UU ini.Pasal 1 ayat 2
Kedaulatan Berada Ditangan Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar

Pasal 2 ayat 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang.

pasal 2 ayat 2
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara

pasal 2 ayat 3
Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

pasal 3 ayat 1
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar

pasal 4 ayat 1
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar

pasal 6A ayat 1
Presiden dan Wakil Presiden d
ipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

pasal 6A ayat 4
Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden
pasal 11 ayat 2
Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

pasal 18 ayat 3
pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupaten,dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui pemilihan umum

pasal 18 ayat 4
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah.
Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

15. Gubernur, bupati, dan walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal a. pasal 18 ayat ( 1 ) b. pasal 18 ayat ( 4 ) c. pasal 18 ayat ( 2 ) d. pasal 18 ayat ( 3 )

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, adalah sebagai berikut: 1. Yang dipilih secara demokrasi adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Dengan kata lain Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota) tidak diharuskan dipilih satu paket dengan kepala daerah.
maaf kalau salah:v

16. Selain UU no 32 tahun 2004 ,keberadaan pemerintah daerah diatur dalam UUD 1945 pasal …..ayat…. a. pasal 25 ayat 1 b. pasal 5 ayat 2 c. pasal 18 ayat 2 d. Pasal 18 ayat 1 e. pasal 5 ayat 1

pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Maka jawaban D. pasal 18 ayat 1

17. Wilayah Indonesia terbagi menjadi provinsi provinsi yang memiliki hak otonomi diatur dalam UUD 1945…. A. Pasal 1 ayat 1 B. Pasal 1 ayat 2 C. Pasal 18 ayat 1 D. Pasal 18 ayat 2

C. Pasal 18 ayat 1

Semoga Bermanfaat! 🙂
Makasih :DJAWABANYA ADALAH C.PASAL 18 AYAT 2

18. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, hal ini di atur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal… A. Pasal 1 ayat 1 B. Pasal 1 ayat 2 C. Pasal 2 ayat 1 D. Pasal 18 ayat 1 E. Pasal 18 ayat 2

jawaban:

A. pasal 1 ayat 1

Negara kesatuan tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”.

SEMOGA MEMBANTU:)

19. Maksud pasal 18 b ayat 2

Negara wajib menghormati dan mematuhi hukum adat dan hak hak tradisional karna prinsip negara kesatuan republik indonesia terdapat dalam undang undang.

20. bunyi l Pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 24 ayat 1, pasal 25 A, pasal 27 ayat 3, pasal 18 B ayat 1 dan 2, pasal 22 E ayat 5, pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, pasal 31 ayat 5, pasal 32 ayat 2, pasal 35, pasal 36, pasal 36 A, pasal 36 B, pasal 37 ayat 5.

pasal 1 ayat 1:negara indonesia adalah negara kesatuan
pasal 18 ayat 1:negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur uu
pasal 24 ayat 1:kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
pasal 25 a:NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan uu
27 ayat 3:setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
pasal 18 B ayat 1&2:
ayat 1:negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus/bersifat istimewa yang diatur dengan uu
ayat 2:negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yg diatur dalam uu
pasal 22 e ayat 5:pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
pasal 30 ayat 1,2,&3:
ayat 1:tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
ayat 2:usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tni dan kepolisian NKRI , sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung
ayat 3:tni terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan , melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
pasal 31 ayat 5:pemerintah memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia
pasal 32 ayat 2:negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
pasal 35:bendera negara indonesia ialah sang merah putih
pasal 36:bahasa negara ialah bahasa indonesia
pasal 36 a:lambang negara ialah garuda pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika
pasal 36 b:lagu kebangsaan ialah indonesia raya
pasal 37 ayat 5:khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

Video Terkait

Bagikan: